Kritik terhadap volatilitas pasar saham sering kali dikaitkan dengan kerugian besar yang dialami investor dalam waktu singkat. Namun, volatilitas adalah karakteristik alami dari pasar keuangan, bukan indikasi bahwa saham sama dengan judi.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Praktik intelijen tidak seperti lembaga Professional-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.
Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. System besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.
In summary, we want to underline three most important troubles. Initially, the experience in the militarization of intelligence and the usage of intelligence businesses for the good thing about the elite need to function a lesson with the restructuring and reform of intelligence into an experienced company, independent from politics and serving the passions in the point out exclusively.
Jurisprudence: Courtroom conclusions usually generally known as jurisprudence, or case regulation, or decide-manufactured law don't have a binding electrical power apart from to the individuals or functions remaining subjected to the decision. This is because Indonesia as being a civil legislation state (which ascribed to European continental lawful technique), adhering to the Dutch, will not adopt stare decisis principle. Yet, there are two streams of impression concerning the same choices made thrice via the Supreme Courtroom or maybe the Constitutional Courtroom.
The instant of Sumpah Pemuda (Youthful Male Oath) befell eighty four decades ago, reflecting the spirit of nationalism that remains to be extremely important With this Reformation era. This paper endeavors to dig deeper meaning of Sumpah Pemuda in its pre-independence era and applying it to our contemporary situation.
Like BPI, BAKIN does not just coordinate intelligence companies from the ministry as well as armed forces and also conducts intelligence operations. The adjust to BIN, which was initially regulated according situs web to Keputusan Presiden
Another problem would be the sectoral rivalry amongst the military services, law enforcement, and strategic intelligence products and services, all of which might be oriented toward inside safety threats and domestic intelligence operations. Domestic threats form a contested operational domain, a ‘grey’ zones of defense, security, and intelligence threats.
Theoretically, the sort of Intelligence-Condition interaction fashioned in this era is “Political Intelligence.” Even all through 1950-1959, Indonesian intelligence activities didn't obtain Considerably attention due to rather volatile political circumstances. After the Republic of Indonesia was officially acknowledged on August 15, 1950, the intelligence agencies in Indonesia were being reactivated. Indonesia needed to immediate intelligence operations to cope with inside threats. Nonetheless, the dominance of militarization while in the past period of time led to the construction of political intelligence only in 1958 when Sukarno shaped BKI, which was later improved to BPI.
[13] Yet another Variation states which the 17 October incident [as the main open conflict involving the army and civilian politicians] was brought on by a session with the Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
g., by pressured having of men and women’s land and destruction from the ecosystem and forests ‘escorted’ by navy and intelligence companies.
Problems ended up lifted regarding the functionality of BIN being a Device for the political pursuits of your President.